Bupati Harus Serius Tangani Stunting

INDRAMAYU, RAKYATCIREBON.ID–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia meminta kepala daerah serius menangani stunting atau gagal tumbuh pada anak balita. 

Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Teguh Setyabudi saat membuka webinar bertajuk Generasi Bebas Stunting, Rabu (10/8). 

Kegiatan ini mengusung tema Komitmen Kepala Daerah dan Integrasinya ke Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pemkab Indramayu yang diwakili Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga mengikuti kegiatannya di Ruang Indramayu Command Center (ICC).

Menurut Teguh, tingginya angka prevalensi stunting merupakan sebuah masalah yang besar dan dapat berpengaruh pada masa depan bangsa. 

BACA JUGA:Layanan Asyik Samsat Sadarkan Wajib Pajak

“Bila tidak ada upaya menekan angka stunting, bonus demografi yang digadang-gadang akan diperoleh bangsa Indonesia pun akan terganggu,” tandasnya.

Menurutnya, berbagai upaya teknis untuk menekan angka stunting yang perlu dilakukan. Diantaranya, dengan menentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). 

Kemudian, kata dia, penguatan implementasi posyandu yang dalam hal ini BKKBN sebagai ketua pelaksana TPPS. 

“BKKBN tetap perlu memperoleh dukungan dari lembaga atau kementerian baik tingkat pusat maupun daerah dengan disertai data sasaran yang baik dan terintegrasi,” jelasnya.

Unsur lain yang juga penting, yakni terkait dengan anggaran. Alokasi anggaran melalui APBN dan APBD pada tahun 2022 sampai tahun berikutnya sudah tersedia untuk penanganan stunting. 

BACA JUGA:5 Tahun Cetak 6.340 Wirausahawan Baru

“Apabila alokasi tersebut tidak ada akan menghambat proses pelaksanaan upaya menekan angka stunting,” kata dia.

Menurut Teguh, webinar tersebut sebagai bentuk edukasi terhadap komitmen kepala daerah dalam upaya menekan angka stunting dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup. Karena upayanya menjadi salah satu program prioritas yang harus diseriusi.

Sumber: